Terima DPRD Luwu di Senayan, Waris Halid Tegaskan Komitmen Perjuangkan DOB Luwu Raya

JAKARTA, ANTARIKSA NEWS – Dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah kembali ditegaskan Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Selatan, Andi Abd Waris Halid.

Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, bersama jajaran anggota DPRD Luwu di Gedung DPD RI, Rabu (11/2/2026).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan aspirasi pemekaran yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Luwu Raya.

Dalam dialog yang berlangsung hangat itu, Waris Halid menyebut perjuangan pembentukan DOB merupakan aspirasi kolektif yang harus dikawal secara sistematis dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia menegaskan, dukungan terhadap pemekaran tetap bersyarat pada dibukanya kembali moratorium oleh pemerintah pusat. Menurutnya, langkah tersebut penting agar seluruh proses berjalan dengan kepastian hukum dan perencanaan yang matang.

“Pemekaran harus dipersiapkan dengan serius, mulai dari kajian akademik, kesiapan fiskal, hingga dukungan masyarakat. Kita tidak ingin pemekaran justru menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.

Waris menilai, luasnya wilayah dan tantangan pelayanan publik di kawasan Luwu Raya menjadi salah satu alasan kuat lahirnya aspirasi pembentukan provinsi baru.

Dengan rentang kendali pemerintahan yang lebih efektif, ia meyakini percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan dapat lebih optimal.

Sebagai perwakilan daerah di parlemen, ia memastikan akan membangun komunikasi politik dengan pemerintah pusat serta kementerian terkait agar ketika moratorium dicabut, usulan yang telah memenuhi syarat dapat segera diproses.

Sementara itu, rombongan DPRD Luwu menyampaikan harapan agar dukungan dari DPD RI dapat memperkuat posisi tawar daerah dalam memperjuangkan aspirasi tersebut di tingkat nasional.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi lintas lembaga untuk memastikan perjuangan DOB Luwu Raya dan Luwu Tengah tetap berada dalam koridor konstitusi serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (*)